
KMHDI Sumsel Sampaikan 4 Tuntutan ke DPRD dalam Aksi Damai
Palembang, 1 September 2025 – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Provinsi Sumatera Selatan bersama elemen Cipayung Plus Sumsel menggelar aksi damai di halaman DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Senin (1/9).
Dalam aksi tersebut, Ketua PD KMHDI Sumsel, Made Joni, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berdiam diri menyaksikan kondisi bangsa yang dinilai semakin terpuruk akibat ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum, serta lemahnya perlindungan negara terhadap rakyat kecil.
“Sebagai organisasi yang konsisten berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi, serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sesuai amanat konstitusi, KMHDI Sumsel menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPRD,” ujar Made Joni.
Adapun empat tuntutan tersebut adalah:
Batalkan Tunjangan dan Fasilitas Mewah DPR
KMHDI menilai di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, tidak patut wakil rakyat terus menikmati fasilitas mewah dari APBN. DPR diminta meninjau kembali seluruh anggaran belanja non-prioritas yang tidak berpihak pada rakyat.
Sahkan RUU Perampasan Aset untuk Pemberantasan Korupsi
RUU Perampasan Aset dianggap penting sebagai instrumen menyelamatkan kekayaan negara dari tangan koruptor. KMHDI menekankan agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan regulasi ini tanpa penundaan.
Evaluasi dan Pecat Anggota DPR yang Tidak Kredibel
Anggota legislatif yang terbukti arogan, tidak beretika, atau menghina rakyat harus dievaluasi dan diberhentikan. KMHDI juga mendorong adanya audit kekayaan menyeluruh oleh KPK bersama kelompok masyarakat sipil.
Laksanakan Reformasi Total terhadap Institusi Polri
Serangkaian kasus kekerasan aparat terhadap warga sipil menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh di tubuh Polri, termasuk dalam sistem pengawasan, rekrutmen, hingga penegakan disiplin.
Made Joni menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak akan berhenti. KMHDI Sumsel bersama elemen mahasiswa lainnya akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat.
“Pemerintah dan DPR harus segera mengubah arah kebijakan dengan mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan,” tegasnya.
Lihat berita lainya : pohalaa.com