KMHDI Desak Pemerintah Percepat Swasembada Pangan di Tengah Ancaman Krisis Global

Bandung, Jawa Barat – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak pemerintah Indonesia untuk mempercepat upaya swasembada pangan di tengah situasi global yang semakin tegang dan berpotensi memicu krisis pangan. Desakan ini merupakan salah satu rekomendasi utama yang muncul dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KMHDI XVI yang diadakan di Bandung.

Menurut Kepala Departemen Sosial dan Masyarakat KMHDI, Wayan Ardi Adnyana, ketidakstabilan global membuat kebutuhan untuk mencapai swasembada pangan menjadi semakin mendesak. “Swasembada pangan harus menjadi prioritas kerja pemerintah ke depan. Dengan kondisi global yang tidak menentu, ketersediaan pangan dari dalam negeri sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Ardi menjelaskan bahwa swasembada pangan idealnya dapat dicapai ketika produksi pangan dalam negeri memenuhi 90 persen dari total kebutuhan nasional. Namun, ia menyoroti bahwa Indonesia saat ini masih jauh dari target tersebut, di mana sekitar enam dari sembilan kebutuhan pokok masyarakat masih diimpor. “Bayangkan, jika terjadi perang atau ketegangan yang membuat negara-negara pengimpor membatasi ekspornya, masyarakat Indonesia yang akan merasakan dampaknya secara langsung,” lanjut Ardi.

Ardi menekankan bahwa pemerintah perlu menangani beberapa persoalan utama di sektor produksi untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu isu terbesar adalah alih fungsi lahan, yang berdampak langsung terhadap kapasitas produksi pangan nasional. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, konversi lahan sawah menjadi non-sawah mencapai 100.000-150.000 hektar pada tahun 2022. Selain itu, Kementerian Pertanian mencatat bahwa luas sawah di Indonesia mengalami pengurangan dari 8,1 juta hektar menjadi 7,5 juta hektar.

“Alih fungsi lahan ini sangat memengaruhi produksi pangan dalam negeri. Dengan semakin berkurangnya luas sawah, kapasitas produksi nasional otomatis menurun,” kata Ardi.

Selain itu, penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam praktik pertanian superintensif selama bertahun-tahun telah menyebabkan kelelahan lahan di sentra-sentra produksi utama. Hal ini membuat tanah menjadi kurang subur dan produktivitas lahan menurun. “Dua persoalan ini, alih fungsi lahan dan kelelahan lahan akibat bahan kimia, harus segera diselesaikan jika kita ingin mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

KMHDI juga mendorong pendekatan swasembada pangan yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada satu komoditas saja. Ardi menekankan pentingnya keberagaman komoditas lokal Indonesia, seperti sagu dan ubi-ubian, sebagai bagian dari strategi swasembada pangan. Menurutnya, kebergantungan hanya pada beberapa komoditas membuat Indonesia rentan terhadap perubahan iklim dan krisis ekonomi global yang bisa mempengaruhi harga serta pasokan komoditas tersebut.

“Swasembada pangan seharusnya mencakup keberagaman pangan lokal. Selain padi, kita punya banyak potensi komoditas lokal yang dapat mendukung ketahanan pangan nasional,” jelas Ardi.

Dalam rekomendasi yang dikeluarkan di Rakornas, KMHDI memberikan apresiasi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran atas pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menurut Ardi, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama di tengah tantangan global.

“Pembentukan kementerian ini adalah langkah awal yang baik. Namun, kita berharap pemerintah juga memperkuat kebijakan dan program yang mendukung sektor produksi pangan nasional, termasuk perbaikan lahan dan pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan,” kata Ardi.

KMHDI berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada pembentukan lembaga baru, tetapi juga melaksanakan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, percepatan swasembada pangan diharapkan bisa terwujud dalam waktu dekat.

Ardi menekankan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat dan sektor bisnis. “Kita perlu bekerja sama dalam mewujudkan swasembada pangan yang kuat. Ini bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga soal kemandirian dan kedaulatan bangsa,” tutupnya.

Dengan desakan ini, KMHDI berharap pemerintah segera melakukan upaya-upaya konkret untuk mengatasi permasalahan yang menghambat swasembada pangan.

Baca berita lainnya di: pohalaa.com