KMHDI Ambon Minta Kemenag Segera Isi Kekosongan Jabatan Pembimas Hindu di Maluku

Kekosongan jabatan Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Hindu di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku menjadi perhatian serius kader dan aktivis Hindu di daerah tersebut.

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Cabang Kota Ambon mendesak Kemenag RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu segera menunjuk pejabat baru untuk mengisi posisi tersebut.

Ketua PC KMHDI Kota Ambon, Dafet Waemese, mengatakan bahwa keberadaan Pembimas Hindu sangat penting bagi umat Hindu di Maluku yang tersebar di berbagai kabupaten dan pulau.

Menurutnya, kekosongan jabatan ini menimbulkan kekhawatiran karena berdampak langsung pada pelayanan dan pembinaan umat.

“Umat Hindu lokal atau asli Maluku yang tersebar di beberapa kabupaten masih sangat membutuhkan sentuhan tangan pemerintah, khususnya dari perpanjangan tangan Dirjen Bimas Hindu di daerah. Kekosongan Pembimas Hindu di Kemenag Provinsi Maluku menjadi kekhawatiran kami sebagai aktivis dan umat Hindu di daerah yang dikenal sebagai Bumi Raja-Raja ini,” ujar Dafet.

Ia menegaskan, kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau membuat pembinaan umat tidak mudah dilakukan. Karena itu, kehadiran Pembimas Hindu di tingkat provinsi sangat dibutuhkan untuk memastikan program pembinaan, sosialisasi, dan edukasi keagamaan tetap berjalan.

“Kekhawatiran kami, jika tidak ada Pembimas Hindu di Maluku, maka umat kehilangan pendamping dan tidak bisa meneruskan program dari Dirjen Bimas Hindu pusat ke daerah. Sementara umat Hindu di Maluku jumlahnya cukup banyak dan menghadapi persoalan yang kompleks,” jelasnya.

KMHDI Ambon selama ini terus melakukan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat dan KMHDI Mengajar.

Program tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman ajaran Hindu Nusantara, menjaga warisan leluhur, serta memotivasi umat agar tetap berpegang pada nilai-nilai Hindu di tengah arus globalisasi.

“Kami rutin melakukan pembinaan dan kunjungan ke beberapa daerah setiap bulan. Tapi tanpa dukungan dari Pembimas Hindu, upaya pembinaan ini tidak maksimal,” tambah Dafet.

Ia juga menyampaikan bahwa beberapa tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda Hindu di Maluku turut menyuarakan keprihatinan yang sama. Menurut mereka, ketiadaan pejabat Hindu di Kemenag Provinsi Maluku menandakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap umat Hindu di wilayah tersebut.

“Kami menilai ini bentuk keterlantaran umat Hindu di Maluku oleh Dirjen Bimas Hindu. Seharusnya ini menjadi prioritas, karena Maluku memiliki umat Hindu lokal yang membutuhkan pendampingan khusus, berbeda dengan daerah lain seperti Bali dan Jawa,” tegas Dafet.

KMHDI Ambon berharap agar Dirjen Bimas Hindu segera menunjuk pejabat yang kompeten untuk mengisi kekosongan jabatan Pembimas Hindu di Provinsi Maluku. Dengan begitu, program pembinaan, pengabdian, dan sosialisasi bagi umat Hindu di daerah dapat kembali berjalan optimal dan berkelanjutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di Pohalaa.com