KMHDI Akan Luncurkan Survei Kandidat Menteri Hindu untuk Kabinet Baru Prabowo-Gibran 24-29

Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) tengah bersiap meluncurkan survei untuk mengidentifikasi kandidat menteri Hindu yang dianggap potensial untuk membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mencari Figur Hindu untuk Kabinet Prabowo-Gibran”, yang digelar pada 15 September 2024.

Wayan Darmawan, Ketua Umum PP KMHDI, menyatakan bahwa survei ini merupakan langkah konkret untuk melibatkan umat Hindu dalam menentukan siapa figur yang ideal untuk menduduki kursi kabinet. “Pasca FGD, kami merasa perlu menyaring aspirasi umat Hindu untuk menentukan figur-figur yang layak membantu pemerintah Prabowo-Gibran. Survei ini merupakan tahap awal dari proses penggodokan nama,” ujar Darmawan.

Penyebaran Survei sebagai Langkah Awal

Wayan Darmawan menjelaskan bahwa survei ini akan disebarkan kepada umat Hindu di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan nama-nama kandidat potensial. Harapannya, dari hasil survei tersebut, muncul nama-nama figur yang mendapatkan dukungan luas dari komunitas Hindu di Indonesia. “Proses ini diharapkan bisa menggali aspirasi umat Hindu. Kami ingin mendapatkan nama-nama kandidat menteri yang benar-benar dianggap mampu oleh umat Hindu untuk berkontribusi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambahnya.

Survei ini tidak hanya untuk menyerap nama kandidat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada umat Hindu untuk menyampaikan pertimbangan mereka dalam memilih. Menurut Darmawan, umat akan diminta mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompetensi, rekam jejak, kredibilitas, serta afiliasi politik calon menteri.

“Setelah kami berhasil mengumpulkan aspirasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penggodokan secara lebih mendalam terhadap kandidat yang diusulkan, termasuk menilai rekam jejak, kompetensi, dan integritas mereka. Nama-nama yang dianggap layak kemudian akan kami rekomendasikan kepada tim Prabowo-Gibran sebagai pertimbangan dalam penyusunan kabinet,” tegas Darmawan.

Mekanisme Survei dan Langkah Berikutnya

Agus Pebriana, Kepala Departemen Kajian Strategis dan Isu (Kajisu) PP KMHDI, menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme survei tersebut. Survei ini dirancang untuk menyerap aspirasi umat Hindu dari berbagai latar belakang sosial dan daerah. “Survei ini disusun untuk mencerminkan keinginan umat Hindu mengenai figur yang mereka anggap pantas mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Kami ingin survei ini menjadi wadah aspirasi yang mewakili seluruh lapisan umat Hindu,” ujar Agus.

Agus menambahkan, survei ini akan berlangsung selama seminggu, dan akan menyasar umat Hindu dari berbagai daerah di Indonesia. Proses penyebaran survei dilakukan secara digital, dengan harapan bisa menjangkau lebih banyak partisipan dari seluruh pelosok negeri. Dalam survei tersebut, responden akan diberikan beberapa opsi pertimbangan dalam memilih figur yang dinilai layak, seperti kompetensi, rekam jejak, afiliasi politik, serta karier dan jabatan calon.

“Kami berharap survei ini mampu memberikan gambaran yang jelas tentang siapa saja tokoh yang diinginkan umat Hindu untuk menduduki kursi menteri. Setelah survei ini selesai, kami akan mengkaji secara mendalam hasil yang diperoleh, termasuk melihat latar belakang, pengalaman, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh para kandidat,” tambah Agus.

Rekam Jejak dan Kredibilitas Figur Jadi Fokus

Salah satu fokus utama dalam survei ini adalah memastikan bahwa figur yang diajukan tidak hanya memiliki popularitas di kalangan umat Hindu, tetapi juga kompetensi yang kuat serta rekam jejak yang baik. Darmawan menekankan pentingnya kredibilitas figur dalam menghadapi tantangan pemerintahan yang dinamis di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

“Memilih figur untuk kabinet bukan hanya soal siapa yang populer, tetapi juga tentang siapa yang benar-benar mampu menjalankan tugas dan memiliki integritas. Oleh karena itu, kami akan sangat berhati-hati dalam proses penggodokan nama ini. Kami tidak ingin hanya sekadar memilih figur yang dikenal luas, tetapi kami ingin memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi kompleksitas pemerintahan,” jelas Darmawan.

Menurut Darmawan, proses pengkajian figur ini akan melibatkan penilaian yang komprehensif terhadap berbagai aspek, termasuk pengalaman profesional, kontribusi dalam komunitas Hindu, serta kemampuan bekerja dalam tim kabinet yang solid. Selain itu, KMHDI juga akan mempertimbangkan faktor keterwakilan daerah dan gender, mengingat pentingnya keberagaman dalam pemerintahan.

Kontribusi KMHDI dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran

Melalui survei ini, KMHDI berharap bisa memberikan kontribusi nyata dalam membantu pemerintah menyusun kabinet yang inklusif dan representatif. Sebagai organisasi yang telah lama memperjuangkan kepentingan umat Hindu di Indonesia, KMHDI merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa komunitas Hindu juga memiliki perwakilan yang kuat di pemerintahan.

“Kami ingin peran umat Hindu di pemerintahan semakin diperkuat melalui figur-figur yang kompeten dan berintegritas. Survei ini adalah salah satu cara kami untuk memastikan bahwa umat Hindu memiliki keterwakilan yang tepat di kabinet. Harapannya, kabinet Prabowo-Gibran bisa menjadi pemerintahan yang inklusif, di mana semua golongan merasa terwakili,” ujar Agus.

Dengan langkah ini, KMHDI menunjukkan keseriusannya dalam berperan aktif pada pemerintahan mendatang. Mereka tidak hanya ingin berpartisipasi dalam memberikan masukan, tetapi juga memastikan bahwa tokoh-tokoh yang diusulkan memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan bangsa.

Keseluruhan proses survei ini diharapkan selesai dalam waktu dekat, dengan hasilnya diserahkan kepada tim penyusun kabinet Prabowo-Gibran sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan daftar menteri. Harapan besar disematkan agar pemerintahan yang terbentuk mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan representasi yang kuat dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk umat Hindu.

Baca selengkapnya: Politik