Kaum Muda Menyalakan Alarm Perubahan: Keadilan Sosial dan Ekologis dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Gorontalo

Gorontalo, 19 September 2024 — Indonesia sedang berada di ambang fase penting dalam sejarahnya dengan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Kaum muda, melalui gerakan Green Leadership Indonesia, mengusung tema “Kaum Muda Indonesia Menyalakan Alarm Perubahan untuk Keberlanjutan Masa Depan,” mencoba menyoroti isu-isu mendesak yang terkait dengan keadilan sosial dan ekologis. Salah satu daerah yang menjadi fokus dalam Pilkada kali ini adalah Provinsi Gorontalo, wilayah yang dihadapkan pada tantangan lingkungan yang kompleks.

Krisis yang Mengancam Masa Depan

Tidak bisa dipungkiri, Indonesia dan dunia tengah dihadapkan pada krisis multidimensi yang meliputi lingkungan, sosial, pangan, energi, dan politik. Kaum muda menyadari bahwa masa depan mereka tengah terancam. Jajak pendapat yang dilakukan Green Leadership Indonesia menunjukkan bahwa dari 5.325 responden muda dari 35 provinsi, mayoritas menempatkan isu lingkungan hidup sebagai perhatian utama. Di Gorontalo sendiri, persoalan deforestasi, krisis air, sampah, dan bencana alam menjadi isu-isu lokal yang sangat relevan.

Di tingkat nasional, Indonesia dihadapkan pada “Triple Planetary Crisis” yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Ancaman ini saling terkait dan diperkirakan akan berdampak signifikan pada masyarakat Indonesia, terutama di wilayah seperti Gorontalo yang memiliki potensi besar namun juga rawan terhadap degradasi lingkungan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah bencana alam. Khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Di Gorontalo, fenomena ini tak jarang terjadi, dengan intensitas curah hujan yang kerap menyebabkan banjir dan longsor di berbagai wilayah.

Tantangan Lingkungan di Gorontalo

Provinsi Gorontalo memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, namun di balik potensi tersebut, ancaman kerusakan lingkungan terus meningkat. Salah satu isu terbesar adalah deforestasi yang terus menggerogoti hutan alam di wilayah ini. Data Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa Gorontalo mengalami deforestasi sebesar 33.492 hektar antara tahun 2017 hingga 2021. Alih fungsi lahan, terutama untuk kepentingan tambang, perkebunan, dan sawit, merupakan penyebab utama hilangnya tutupan hutan di daerah seperti Pohuwato, Gorontalo Utara, dan Bone Bolango.

Selain itu, persoalan sampah menjadi masalah lingkungan yang mendesak. Di Gorontalo, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Gorontalo, produksi sampah harian mencapai puluhan ribu ton. Namun, pengelolaan sampah masih jauh dari memadai. Meskipun ada beberapa inisiatif dari pemerintah setempat untuk mengatasi persoalan ini, volume sampah yang besar serta kurangnya kesadaran masyarakat membuat masalah ini terus berlanjut.

Fenomena perubahan iklim juga tidak luput dari perhatian kaum muda. Krisis air yang dialami beberapa wilayah di Gorontalo, seperti di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino, menjadi bukti nyata betapa gentingnya situasi ini. Banyak wilayah di Gorontalo yang kesulitan mendapatkan akses air bersih, sementara di sisi lain banjir dan tanah longsor terus menghantui.

Peran KPU dalam Mengintegrasikan Isu Lingkungan ke Pilkada

Dalam konteks Pilkada 2024, peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Gorontalo menjadi sangat penting. Green Leadership Indonesia, bersama dengan organisasi-organisasi lokal, mendorong KPUD untuk memasukkan isu keadilan sosial dan ekologis dalam proses pemilihan. Kaum muda menuntut agar kampanye para calon kepala daerah dilakukan dengan ramah lingkungan, bebas dari alat peraga yang merusak fasilitas publik, serta melarang pemasangan baliho di tempat-tempat sensitif seperti hutan dan kawasan lindung.

Isu lingkungan juga harus menjadi tema utama dalam debat calon kepala daerah. Kaum muda menginginkan agar calon pemimpin tidak hanya berbicara tentang pembangunan ekonomi, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk menjaga lingkungan dan memperjuangkan keadilan ekologis. Dalam rekomendasi yang diajukan kepada KPUD Gorontalo, terdapat seruan agar calon kepala daerah wajib memasukkan isu lingkungan dalam visi dan misinya.

Salah satu rekomendasi yang sangat menarik adalah penyediaan satu ruang kosong di surat suara untuk memungkinkan pemilih mencoblos bila tidak ada kandidat yang dianggap mampu mewakili aspirasi kaum muda, khususnya terkait keadilan sosial dan ekologis. Jika ruang kosong ini menang, maka pemilu harus diulang, menunjukkan bahwa masyarakat menuntut pilihan politik yang lebih berkomitmen pada isu-isu keberlanjutan.

Keterlibatan Kaum Muda dalam Proses Demokrasi

Seiring dengan meningkatnya literasi dan kesadaran di kalangan anak muda, mereka kini berani menuntut langkah konkret dari para pemimpin. Green Leadership Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat, untuk mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari generasi yang akan merasakan langsung dampak dari kebijakan yang diambil hari ini, kaum muda tidak lagi bisa tinggal diam. Mereka menuntut agar isu-isu seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan keadilan sosial menjadi agenda utama dalam Pilkada 2024. Mereka menyadari bahwa tanpa kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, masa depan mereka berada dalam ancaman.

Dalam audiensi dengan KPU Daerah seluruh Indonesia, kaum muda menyampaikan aspirasi mereka agar proses pemilihan berjalan dengan lebih inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda, kampanye yang lebih bersih, serta memastikan bahwa setiap calon kepala daerah memahami pentingnya melindungi lingkungan sebagai bagian dari visi pembangunan mereka.

Rekomendasi Kebijakan untuk Pilkada 2024

Berdasarkan hasil diskusi dan analisis, kaum muda Gorontalo melalui Green Leadership Indonesia menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam Pilkada 2024. Rekomendasi ini dirancang untuk memastikan bahwa isu keadilan sosial dan ekologis menjadi fokus dalam setiap tahap proses pemilihan.

1. Kampanye Ramah Lingkungan: Calon kepala daerah diharapkan melakukan kampanye yang tidak merusak lingkungan. Penggunaan alat peraga kampanye harus dibatasi, terutama di tempat-tempat yang dilindungi seperti kawasan hutan dan fasilitas publik.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap tahapan Pilkada harus berlangsung secara transparan dan akuntabel. Praktik politik uang, kampanye hitam, dan pelanggaran pemilu lainnya harus dicegah dengan ketat.
3. Debat Calon Kepala Daerah: Tema lingkungan harus menjadi topik utama dalam debat publik antara calon kepala daerah. Isu-isu seperti mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya alam harus menjadi bagian dari visi dan misi para calon.
4. Partisipasi Pemilih: Pemuda diharapkan terlibat lebih aktif dalam proses Pilkada. Penyediaan ruang kosong di surat suara memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menolak kandidat yang tidak memenuhi harapan mereka terkait isu-isu sosial dan lingkungan.
5. Kolaborasi Lintas Sektor: Pemuda menginginkan sinergi antara pemerintah, komunitas, dan organisasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.

Kesimpulan

Pilkada 2024 bukan hanya tentang memilih pemimpin baru di tingkat daerah, tetapi juga tentang memilih arah masa depan Indonesia, terutama di provinsi seperti Gorontalo yang menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Kaum muda, melalui Green Leadership Indonesia, telah menyampaikan aspirasi dan rekomendasi mereka dengan jelas.

Isu keadilan sosial dan ekologis harus menjadi perhatian utama para calon kepala daerah dan KPUD. Dengan meningkatnya kesadaran kaum muda terhadap pentingnya keberlanjutan, Pilkada 2024 berpotensi menjadi momen penting untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Provinsi Gorontalo, dengan segala potensi dan tantangan yang ada, dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan keadilan sosial dan ekologis ke dalam proses politik. Pemuda telah menyalakan alarm perubahan; kini saatnya bagi pemimpin dan masyarakat luas untuk mendengarkan dan bertindak.

KUNJUNGI INFOMASI LAINNYA HANYA DI CITYZEN