PDN: KMHDI Ungkap 5 Kelemahan Kominfo

Jakarta – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dengan tegas mengkritik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait insiden peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN). Serangan ransomware tersebut mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem keamanan yang dikelola oleh Kominfo, meskipun akses data telah dikembalikan oleh peretas.

Made Astrama, Ketua Departemen Data dan Informasi PP KMHDI, mengungkapkan bahwa pengembalian akses data oleh peretas beberapa hari lalu justru memperlihatkan betapa mudahnya situs pemerintah diretas. Menurutnya, ini merupakan sinyal bahwa keamanan situs pemerintah hanya dijadikan “mainan” oleh para peretas yang ingin menguji keterampilan mereka.

“Apakah ini bentuk keberhasilan negosiasi dari Kominfo atau bukan, namun menurut saya hal tersebut mempertegas apa yang disampaikan oleh Teguh, seorang Ethical Hacker, bahwa situs pemerintahan sangat gampang diretas dan menjadi bahan mainan untuk menguji keterampilan hacker yang baru belajar,” ujar Astrama, mengutip pengakuan Teguh yang dilaporkan oleh  Viva News.

Astrama menegaskan bahwa pengembalian data oleh peretas seharusnya menjadi alarm bagi Kominfo untuk segera mengambil tindakan serius. Tindakan peretas ini, meskipun tampaknya “baik” dengan mengembalikan akses data nasional dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, sebetulnya adalah sindiran tajam terhadap kelemahan sistem keamanan Kominfo.

“Terlepas dari apa motif di balik peretasan data nasional ini, saya berharap hal tersebut seharusnya menjadi tamparan keras bagi Kominfo untuk segera memperbaiki sistem keamanan mereka agar tidak menjadi bahan olok-olok di komunitas siber global, apalagi berbicara tentang siber seharusnya itu memang bidangnya Kominfo,” tegas Astrama.

Astrama mendesak Kominfo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah konkret dalam meningkatkan keamanan data nasional. Ia menekankan bahwa langkah-langkah yang diperlukan tidak hanya soal teknologi atau penambahan anggaran, tetapi juga penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat dan kompeten di bidangnya.

“Kominfo harus segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem keamanan data untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini bukan hanya soal teknologi, atau penambahan anggaran pengamanan data tapi juga perlunya penempatan SDM yang tepat dan memiliki kompetensi di bidangnya,” jelasnya.

Permasalahan keamanan pusat data nasional ini, menurut Astrama, tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah, terutama oleh Kominfo. Ia menegaskan bahwa insiden ini berkaitan langsung dengan keamanan masyarakat dan harga diri bangsa Indonesia.

“Berbicara tentang Data Nasional ini tidak bisa dianggap biasa saja. Karena ini berpengaruh pada keamanan masyarakat Indonesia dan juga soal kehormatan dan harga diri Bangsa Indonesia. Jadi harus dikelola serius jangan dijadikan mainan,” tutup Astrama.

Astrama juga menyarankan agar Kominfo belajar dari negara-negara lain yang berhasil mengatasi ancaman siber. Ia menekankan pentingnya mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang telah terbukti sukses dalam mengelola keamanan siber mereka.

“Kominfo seharusnya belajar dari negara-negara lain yang berhasil mengatasi ancaman siber, bukan justru mencari pembenaran dan membandingkan dengan negara-negara lain yang juga terkena serangan siber,” tambah Astrama.

Untuk mengatasi kelemahan yang ada, beberapa langkah strategis yang disarankan meliputi:

1. Audit Keamanan Menyeluruh, Melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan yang ada untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah-celah yang ada.
2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas, Mengadakan pelatihan rutin bagi staf IT dan keamanan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan terbaru dalam menghadapi ancaman siber.
3. Kerja Sama dengan Ahli Keamanan Siber, Bekerja sama dengan para ahli keamanan siber, termasuk ethical hackers, untuk menguji dan memperkuat sistem keamanan.
4. Pembaharuan Teknologi, Mengadopsi teknologi terbaru dan terbaik dalam keamanan siber untuk melindungi data nasional.
5. Penegakan Kebijakan Keamanan yang Ketat, Menetapkan dan menegakkan kebijakan keamanan yang ketat untuk memastikan bahwa semua prosedur dan protokol diikuti dengan benar.

Pentingnya Kesadaran dan Pendidikan Siber

Selain langkah-langkah teknis, Astrama juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang keamanan siber di kalangan masyarakat dan pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ancaman siber dan cara menghadapinya, diharapkan insiden serupa dapat dihindari di masa mendatang.

“Peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang keamanan siber sangat penting. Pemerintah harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan data dan cara melindungi diri dari ancaman siber,” ujar Astrama.

Insiden peretasan PDN yang mengungkap kelemahan sistem keamanan Kominfo harus menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah Indonesia. KMHDI dengan tegas meminta Kominfo untuk mengambil tindakan nyata dalam memperkuat keamanan data nasional, melibatkan SDM yang kompeten, dan belajar dari praktik terbaik negara lain. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan keamanan sibernya dan melindungi data nasional dengan lebih baik.

Keselamatan data nasional bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kehormatan dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, Kominfo harus bergerak cepat dan serius dalam menangani isu ini untuk memastikan keamanan dan integritas data nasional serta melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman siber di masa depan.

https://kmhdi.org/tanggapi-insiden-peretasan-data-nasional-kmhdi-soroti-kelemahan-kominfo/

https://pohalaa.com/category/cityzen/