KMHDI Kritik Kinerja Menkominfo Terkait Kebocoran Data Pusat Data Nasional

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mengungkapkan kekhawatiran dan kritik tajam terhadap kinerja Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. KMHDI menilai bahwa Budi Arie tidak mampu menjaga keamanan Pusat Data Nasional (PDN), yang menyebabkan kebocoran data penting warga negara Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) KMHDI, I Wayan Darmawan, menegaskan bahwa kebocoran data ini bukanlah masalah sepele. Menurutnya, kebocoran data menyangkut kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. “Untuk itu pelaku atau hacker harus segera dicari dan ditindak tegas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang datanya dipercayakan kepada negara dalam hal ini Kominfo,” ujar Darmawan.

KMHDI juga menyoroti adanya dugaan rekayasa dalam kasus kebocoran data ini. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa saat hacker meminta tebusan ratusan miliar rupiah, publik terkejut karena nominal yang diumumkan Kominfo justru lebih besar dari yang diminta. “Kecurigaan ini diperkuat dengan adanya pengembalian kunci secara cuma-cuma oleh hacker dan permohonan maaf. Ini tentu tidak masuk akal,” terang Darmawan.

Lebih lanjut, Darmawan mengungkapkan bahwa keresahan masyarakat ini harus ditanggapi dengan serius oleh Komisi 1 DPR RI sebagai lembaga pengawas Kementerian Kominfo. Menurutnya, DPR RI jangan hanya marah-marah saat Rapat Dengar Pendapat tapi tidak ada tindak lanjut dan kepastian penyelesaian kebocoran PDN. “Jangan sampai prestasi Presiden yang telah dibangun selama 10 tahun dirusak oleh menteri-menterinya yang tidak mampu bekerja,” tambahnya.

KMHDI berpendapat bahwa langkah yang diambil oleh Kominfo dalam menangani kebocoran data ini tidak cukup transparan dan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan publik. Ketika hacker meminta tebusan, publik merasa heran mengapa nominal yang diumumkan Kominfo berbeda dari yang diminta oleh hacker. Selain itu, pengembalian kunci secara cuma-cuma oleh hacker disertai dengan permohonan maaf juga semakin menambah kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam penanganan kasus ini.

Darmawan menekankan bahwa data pribadi warga negara adalah amanah yang harus dijaga dengan baik oleh pemerintah. Kebocoran data ini tidak hanya merugikan individu yang datanya bocor, tetapi juga merusak citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, tindakan tegas dan cepat harus diambil untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Darmawan juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dari DPR RI terhadap kinerja Kementerian Kominfo. Ia berharap agar Komisi 1 DPR RI tidak hanya sekadar memberikan kritik tanpa tindak lanjut yang konkret. “Keresahan masyarakat ini harus menjadi perhatian serius bagi Komisi 1 DPR RI. Mereka harus memastikan bahwa ada langkah nyata yang diambil untuk menyelesaikan masalah kebocoran data ini,” tegasnya.

KMHDI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi kinerja pemerintah dalam menjaga keamanan data pribadi. Mereka juga berharap agar kasus kebocoran data ini menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk meningkatkan sistem keamanan data dan mencegah terjadinya kebocoran data di masa depan.

Keprihatinan masyarakat yang semakin meningkat terhadap isu keamanan data di Indonesia. Dalam era digital seperti saat ini, keamanan data menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa sistem keamanan yang ada mampu melindungi data pribadi warga negara dari ancaman kebocoran dan penyalahgunaan.

Di tengah dinamika politik dan teknologi yang terus berkembang, KMHDI berharap agar pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo, dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menangani masalah kebocoran data. Langkah-langkah yang jelas dan tegas diperlukan untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

Sebagai organisasi yang peduli terhadap isu-isu kebangsaan, KMHDI bertanggung jawab untuk menyuarakan keprihatinan masyarakat dan mendorong pemerintah agar lebih serius dalam menangani isu-isu penting seperti kebocoran data. Mereka berharap agar kritik yang disampaikan dapat menjadi pendorong bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam menjaga keamanan data nasional.

KMHDI menegaskan bahwa kebocoran data warga negara Indonesia adalah masalah serius yang harus ditangani dengan cepat dan tepat. Mereka mengharapkan adanya tindakan nyata dari pemerintah dan DPR RI untuk menyelesaikan masalah ini serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data yang dikelola oleh negara.

Baca Juga https://pohalaa.com/peretasan-pdn-kmhdi-ungkap-5-kelemahan-kominfo/