KMHDI Desak Menteri Agama Baru Atasi Korupsi dan Tingkatkan Pelayanan di Kemenag

Jakarta, 22 Oktober 2024 – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menyambut baik pengangkatan Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama yang baru dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Organisasi mahasiswa ini berharap kepemimpinan baru akan membawa perubahan signifikan di Kementerian Agama (Kemenag), terutama dalam memberantas korupsi dan pungutan liar (pungli).

KMHDI menyoroti bahwa praktik pungli dan pelayanan yang buruk di lingkungan Kemenag masih menjadi keluhan utama masyarakat. Praktik semacam ini dinilai tidak hanya merugikan publik, tetapi juga mencemarkan reputasi lembaga yang seharusnya menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai agama dan pelayanan publik.

“Kami berharap Menteri Agama yang baru, Bapak Nasaruddin Umar, mengambil langkah tegas dalam mengatasi permasalahan ini. Korupsi dan pungli harus diberantas tanpa pandang bulu. Selain itu, pelayanan publik di lingkungan Kemenag perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat merasa puas dan nyaman,” ujar I Putu Andre, Ketua Departemen Kaderisasi Pengurus Pusat KMHDI.

Pemberantasan Korupsi dan Pungli Sebagai Prioritas

KMHDI menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan pungli di Kemenag harus menjadi prioritas bagi Nasaruddin Umar di awal masa jabatannya. Menurut organisasi ini, tindakan tersebut bukan hanya terkait dengan integritas kelembagaan, tetapi juga relevan dengan misi Kemenag dalam mendorong toleransi dan moderasi di tengah masyarakat.

“Langkah untuk memberantas korupsi dan pungli sejatinya sejalan dengan semangat toleransi dan moderasi yang selama ini digaungkan oleh Kementerian Agama. Pemerintah harus aktif menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan, yang mendukung kerukunan antarumat beragama,” tambah Putu Andre.

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penegakan Disiplin Pegawai

KMHDI juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenag. Banyak masyarakat mengeluhkan layanan yang tidak profesional dan tidak responsif, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Oleh karena itu, KMHDI mendesak agar setiap pegawai Kemenag bekerja dengan sepenuh hati dan profesional.

“Pegawai yang tidak menunjukkan kinerja optimal dan tidak mampu melayani masyarakat dengan baik harus diberi sanksi tegas. Rotasi pegawai juga bisa menjadi langkah untuk mendorong peningkatan kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif,” tegas Putu Andre.

KMHDI percaya bahwa dengan memperbaiki pelayanan dan menindak tegas praktik korupsi, Kemenag akan semakin memperkuat perannya dalam membangun harmoni dan keadilan di tengah masyarakat. Organisasi ini menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja pegawai sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di Kemenag.

Optimisme Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran  

KMHDI menaruh harapan besar pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan Kemenag. Mereka berharap kepemimpinan Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama yang baru dapat menghadirkan perubahan nyata dalam waktu dekat.

“Dengan kepemimpinan baru, kami optimis berbagai persoalan di Kemenag bisa diselesaikan dengan baik. Kami ingin melihat perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutup Putu Andre.

KMHDI menegaskan bahwa reformasi di Kemenag harus menjadi prioritas demi menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan melayani kepentingan masyarakat dengan baik. Dengan demikian, Kemenag dapat kembali menjadi lembaga yang dihormati dan dipercaya oleh seluruh umat beragama di Indonesia.

Lihat berita lainya di : pohalaa.com