KMHDI Dorong Peningkatan Signifikan Anggaran Umat Hindu di Kementerian Agama RI untuk Optimalkan Pemberdayaan Umat

Bandung (9/11) – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) XVI yang diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat, mengeluarkan rekomendasi strategis terkait peningkatan anggaran umat Hindu di Kementerian Agama Republik Indonesia. Rekomendasi ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan pemberdayaan umat Hindu dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan.

I Putu Andre Juliana, Kepala Departemen Kaderisasi PP KMHDI, memaparkan hasil analisis mendalam organisasi tersebut mengenai proporsi ideal anggaran untuk umat Hindu. “Berdasarkan kajian komprehensif yang kami lakukan, dengan mempertimbangkan populasi umat Hindu di Indonesia yang mencapai 1,7 persen dari total penduduk, maka sudah selayaknya alokasi anggaran untuk umat Hindu di Kementerian Agama juga mencerminkan proporsi tersebut,” jelasnya.

Mengacu pada Pagu Anggaran Kementerian Agama RI tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp 79 Triliun, Andre menegaskan bahwa alokasi ideal untuk umat Hindu seharusnya mencapai sekitar Rp 1,3 Triliun. “Angka ini bukan sekadar nominal, tetapi mencerminkan kebutuhan riil umat Hindu untuk berbagai program pemberdayaan yang crucial,” tambahnya.

Salah satu program prioritas yang memerlukan dukungan anggaran substantial adalah penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya, yang baru saja memperoleh legitimasi hukum melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2024. “Sebagai institusi pendidikan yang baru lahir, Widyalaya membutuhkan infrastruktur yang memadai dan sumber daya yang mencukupi untuk dapat berkembang secara optimal,” ujar Andre.

Andre menambahkan, “Momentum pembentukan satuan Pendidikan Widyalaya di seluruh Indonesia harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Hal ini krusial untuk memastikan sosialisasi dan implementasi program dapat berjalan efektif di tengah masyarakat.”

Lebih lanjut, Andre menekankan bahwa selain Pendidikan Widyalaya, Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) juga memerlukan dukungan finansial yang substansial. “PTKH memiliki peran vital dalam pengembangan SDM Hindu yang berkualitas. Dukungan anggaran yang memadai akan memungkinkan institusi ini menjalankan fungsinya secara optimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi,” tegasnya.

KMHDI berharap rekomendasi ini mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan di Kementerian Agama RI, mengingat urgensinya dalam mendukung kemajuan pendidikan dan pemberdayaan umat Hindu di Indonesia. Organisasi ini akan terus mengawal dan mendorong realisasi peningkatan anggaran tersebut demi terwujudnya pemerataan pembangunan di bidang keagamaan.

Baca Berita Lainya DiPohalaa.com – Dalam Satu Ikatan Kekeluargaan